Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo saat pertemuan dengan Balai Tenik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur di Surabaya, Jatim, Kamis (11/10/2018). Foto : Agung/Man

Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Sigit Sosiantomo meninjau program pembangunan transportasi dan infrastruktur Provinsi Jawa Timur. Komisi V DPR RI menginginkan program pembangunan yang telah direncanakan dan masuk dalam Proyek Pembangunan Nasional harus dilaksanakan sebaik-baiknya, dan perlu mendapat dukungan dari masyarakat.

“Kunjungan pengawasan yang dilakukan oleh Komisi V ini sangat penting untuk memastikan pelaksanakan pembangunan bidang infrastruktur dan transportasi dilakukan dengan baik dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan,” katanya di sela pertemuan dengan Balai Tenik Perkeretaapian Wilayah Jawa Bagian Timur di Surabaya, Jatim, Kamis (11/10/2018). Selain itu, Komisi V DPR RI juga meninjau pelaksanaan  pembangunan Jembatan Ploso di Kabupaten Jombang.

Legislator PKS ini menjelaskan bahwa dalam pertemuan yang dihadiri Dirjen Perkeretaapian, membahas program peningkatan kualitas pelaksanaan transportasi darat khususnya kereta api, dan pengelolaan aset. Anggaran dirjen Perkeretaapian, khususnya untuk pembangunan dan peningkatan kapasitas kereta, dan sarana serta prasarananya, menempati posisi yang tinggi di Kementerian Perhubungan, mencapai 30 persen.

“Kereta api adalah sarana transportasi masa depan yang perlu dikembangkan dan dikuatkan. Oleh karena itu, Komisi V melakukan kunjungan ini untuk melihat progress report dari pembangunan double track yang sebelah selatan, yang sekarang sudah sampai daerah Kedung Banteng di Jombang, sehingga nanti pada tahun 2020 diharapkan sudah harus selesai ke Surabaya, Jakarta – Surabaya sudah ada double track yang siap digunakan,” ungkapnya.

Selanjutnya, saat meninjau pelaksanaan pembangunan Jembatan di Ploso, Kabupaten Jombang. Komisi V DPR RI menemukan pembangunan jembatan yang terhenti. Terlihat beberapa beton penyangga jembatan pada sisi utara Sungai Brantas. Menurut informasi yang didapat, pembangunan tersebut dilaksanakan mulai tahun 2011 dan terhenti pada tahun 2014. Hal ini disebabkan masih terselesaikannya pembebasan tanah pada sisi sungai sebelah selatan. Tanah tersebut dimiliki sebagian masyarakat dan tanah milik PT. KAI yang masih disewakan.

Sigit menegaskan, pihaknya mendesak penyelesaian pembangunan Jembatan Sungai Brantas di Ploso, Kabupaten Jombang, dan akan menindaklanjutinya dengan pemerintah dan pihak terkait. “Komisi V akan memanggil Kementerian PUPR, PT. KAI dan pihak terkait lainnya, untuk membahas percepatan pelaksanaan pembangunan Jembatan Sungai Brantas di Ploso ini,” tuturnya.

Menurut wakil rakyat dari daerah pemilihan Jawa Timur I  meliputi Surabaya dan Sidoarjo itu, pelaksanaan pembangunan nasional harus diawasi dan dikawal oleh rakyat, khususnya wakil rakyat di DPR RI, agar dapat terlaksana dengan baik serta perlu perhatian dan dukungan masyarakat. (as/sf)